Struktur Puskesmas Paguat

Read More

Ancaman Penyakit Diabetes Pada Wanita

Diabetes meskipun lebih sering terjadi pada pria, tetapi bisa juga dialami oleh wanita. Sebenarnya gejala penyakit diabetes pada pria & wanita sama saja, yaitu meliputi mudah lelah & mengantuk, banyak minum, sering berkemih dll. Tetapi ada satu gejala khusus yang dialami oleh wanita yaitu keputihan berulang. Bila mengalami keputihan berulang, maka bisa dicurigai kearah diabetes. Keputihan berulang ini bisa mengakibatkan timbulnya infeksi saluran kemih yang berulang & bisa berakibat buruk untuk ginjal. Demikian hal tersebut terungkap pada acara press release  tentang kongres regional ASEAN Federation of Endocrine Societies (AFES) yang ke 17 di Jakarta, yang berlangsung pada hari Senin, 13 Mei 2013 kemarin.

 

Pembicara & moderator pada acara press release tentang kongres regional ASEAN Federation of Endocrine Societies (AFES) yang ke 17 di Jakarta

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, dr.Dyah Purnamasari, SpPD yang menjabarkan tentang diabetes pada wanita mengemukakan, “Masalah DM pada wanita semakin meningkat. Meski masih dalam rentang usia reproduksi (belum menopause), wanita bisa berisiko sama dengan laki-laki untuk mengalami gangguan risiko penyakit jantung seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, bila memiliki gaya hidup kurang baik yang ditandai dengan kelebihan berat badan dan lingkar perut yang bertambah (obesitas sentral). Hormon wanita yang merupakan pelindung bagi wanita pre menopause dari gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah, tidak akan bisa berfungsi melindungi bila wanita tersebut memiliki obesitas.”

 “Pada fase kehamilan”, ia melanjutkan, “Dokter harus dengan jeli memeriksa diabetes yang dialami pasien, apakah pasien memang penderita diabetes atau hanya mengalami diabetes pada saat kehamilan yang biasa disebut diabetes gestasional. Jika memang merupakan penderita diabetes sejak awal, maka pada saat kehamilannya, obat oral yang diberikan sebaiknya dikonversikan dengan insulin. Pada kasus diabetes gestasional, maka dokter akan memberikan terapi nutrisi medik selama awal kehamilan, yaitu sekitar 2-4 minggu. Jika tidak mencapai target kendali gula darah, maka akan diberikan suntik insulin yang akan dihentikan setelah proses melahirkan. Biasanya kasus diabetes gestasional akan berulang pada kehamilan berikutnya mengingat bertambahnya usia ibu. Wanita hamil dengan diabetes harus melakukan kendali diabetesnya supaya tidak terjadi kelahiran bayi dengan berat badan berlebih (giant baby).”

 “Pada saat proses kelahiran, dokter harus berhati-hati dalam memutuskan cara lahir normal atau operasi caesar. Penting untuk diperhatikan apakah terdapat komorbiditas diabetes, yaitu hipertensi, kadar kolesterol yang tinggi dan sindrom metaboliklannya. Dianjurkan untuk melahirkan dengan pengawasan dokter ahli. Apabila harus dilakukan operasi, maka harus dilakukan kontrol terhadap luka pasca operasi. Tidak akan menjadi masalah apabila luka bersih, tekanan darah terkontrol dengan baik dan nutrisi yang dikonsumsi juga baik”, tambahnya.

 “Selanjutnya, kontrol dan edukasi juga harus dilakukan dengan seksama oleh dokter kepada pasien ketika bayi sudah dilahirkan. Evaluasi kesehatan bayi bisa dilakukan melalui proses rawat bersama dokter kebidanan, dokter anak dan dokter penyakit dalam. Pada kasus bayi dengan ibu penyandang diabetes, memang terdapat risiko bayi akan menderita obesitas namun dengan edukasi dan kontrol yang baik, seperti memberikan ASI eksklusif, mengatur nutrisi bayi, membiasakan bayi aktif dan diberi makanan sehat, masalah obesitas dapat dihindari,” ujarnya.

 “Wanita diabetes juga harus berhati-hati agar tidak terjangkit infeksi, seperti infeksi saluran kemih. Menjaga kebersihan daerah intim merupakan salah satu hal yang penting dilakukan. Pada fase kehamilan infeksi ini dapat mengakibatkan kontraksi sebelum waktunya” ditekankan dr.Dyah.

 Wanita dengan diabetes dalam melakukan aktivitas sehari-hari sangat dianjurkan untuk melakukan kontrol gula darah secara rutin, check up secara teratur, mengaplikasikan pola hidup sehat serta tetap aktif dan percaya diri. Dalam kaitannya dengan beberapa fase kehidupan wanita, seperti menstruasi, kehamilan, menyusui serta menopause, mereka harus mewaspadai beberapa hal serta selalu melakukan konsultasi dengan dokter. Berdasarkan data Riskesdas 2007, diabetes pada wanita menempati urutan pertama penyebab kematian yaitu sebesar 16,3% dan pada pria menempati urutan keenam sebesar 6%.

 “Di Indonesia,” kata Dr.Imam, “Masalah keterlambatan diagnosis diabetes masih kerap kita temui di lapangan. Di samping itu, jumlah tenaga ahli endokrin kita yang sangat kurang dibandingkan dengan populasi penderita diabetes di Indonesia. Riskesdas 2007 mencatat sekitar 5,7 persen populasi kita menderita diabetes, sebanyak 1,5 % sudah terdiagnosa sebelumnya, sedangkan 4,2 % diantaranya belum tahu bahwa dirinya diabetes. Oleh karenaitu, PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) secara rutin melakukan edukasi kepada para dokter dalam menegakkan diagnosis dan tatalakasana diabetes untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” (Sumber: http://medicastore.com/berita/210/Ancaman_Penyakit_Diabetes_Pada_Wanita.html)

Read More

Gangguan Sistem Saraf pada Penderita HIV/AIDS

Pada tahun 2009 tercatat kurang lebih 2,5 juta penderita HIV baru, dan angka ini terus meningkat hingga saat ini. Pada tahap lanjut, infeksi HIV akan semakin menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga muncul banyak gejala ringan maupun berat. Pada tahap ini, penderita tersebut dikatakan mengidap AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome.

 

Selain menyerang sistem kekebalan tubuh, virus HIV juga dapat mengganggu sistem saraf pusat manusia. Kelainan ini dapat disebabkan virus HIV itu sendiri, atau terdapat infeksi bakteri atau jamur yang menyerang organ otak. Akibat rusaknya sistem imun yang berat, maka tubuh sama sekali tidak dapat melawan infeksi mikroorganisme yang sebetulnya tidak berbahaya bagi orang normal.

Penelitian menunjukkan hampir 50% penderita HIV AIDS mengalami gejala-gejala ringan hingga berat yang berkaitan dengan gangguan sistem saraf. Gejala-gejala tersebut antara lain gangguan konsentrasi, hilang ingatan, atau demensia. Pemeriksaan lanjutan seperti CT Scan atau MRI perlu dilakukan pada penderita yang mengalami gangguan di sistem saraf pusat untuk mengetahui penyebab kelainan yang dialami.

Selain menyerang sistem saraf pusat, virus HIV juga dapat mengganggu sistem saraf perifer. Gangguan sistem saraf perifer ini juga bisa bersifat ringan maupun berat. Rasa kebas di anggota gerak, rasa nyeri atau rasa terbakar adalah gejala gangguan sistem saraf perifer yang sering dijumpai pada penderita HIV AIDS.

Pengobatan

Saat ini banyak penemuan di bidang kedokteran yang berkaitan dengan pengobatan HIV, namun belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV secara total. Obat antiretroviral digunakan untuk menghambat replikasi virus HIV di dalam tubuh namun obat ini tidak dapat menghancurkan semua virus HIV yang ada. Dibutuhkan ketaatan minum obat yang tinggi agar obat ini dapat bekerja seperti yang diharapkan. Usia harapan hidup penderita HIV AIDS meningkat dengan ditemukannya obat ini.

Obat antiretroviral ini menurunkan angka kejadian kelainan sistem saraf pada penderita HIV, namun tidak semua kelainan pada penderita HIV AIDS dapat diatasi oleh obat antiretroviral. Pada beberapa kasus dibutuhkan pengobatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi kelainan di sistem saraf pusat.

Adanya gangguan sistem saraf pusat pada penderita HIV umumnya menandakan bahwa penderita tersebut telah dalam tahap sakit yang berat. Deteksi dini infeksi HIV melalui pemeriksaan darah merupakan salah satu pilar dalam penatalaksanaan HIV. Bila infeksi HIV telah diketahui sejak dini, maka dapat dilakukan beberapa cara untuk menghambat atau memperlambat perjalanan penyakit HIV agar tidak berkembang ke arah yang membahayakan jiwa.

Pencegahan

Pencegahan infeksi HIV yang terutama adalah dengan memiliki gaya hidup sehat: tidak menggunakan narkoba suntik dan tidak melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan. Penyakit HIV umumnya menular melalui kontak darah yang terinfeksi virus atau secara vertikal dari ibu ke anak. Jika Anda memiliki faktor risiko terkena infeksi virus HIV, maka pemeriksaan tes HIV merupakan langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan.(Sumber: majalahkesehatan.com)

Read More

Percepatan Pencapaian MDGs di Sumatera Utara

Pada (26/4), Menkes melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. untuk melihat sejauhmana realisasi percepatan pencapaian MDGs dan membantu seluruh jajaran kesehatan di Sumatera Utara untuk mencapai MDGs pada tahun 2015.

Dalam kunjungan ini, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), Staf Ahli Menteri Bidang Pembiyaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dr. Yusharmen, D. Comm. H, M.Sc. dan Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, dr. Chairul Radjab Nasution.

Dalam kunjungannya, Menkes menyampaikan paparan target dan capaian MDGs tahun 2008-2012 yang sudah terealisasi di Provinsi Sumatera Utara dihadapan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Utara Nurdin Lubis, SH. MM, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Dr. Surjantini, M. Kes, serta Kepala Dinas Kota/Kabupaten se-Sumatera Utara.

Jumlah tenaga medis yang ada di Provinsi Sumatera Utara meningkat. Pada tahun 2008 jumlah tenaga medis sebanyak 22,263 naik 26,605 pada tahun 2012. Namun demikian distribusinya belum menyeluruh ke daerah-daerah yang ada di Sumut.

Jumlah Puskesmas di Prov Sumatera Utara sebanyak 462 (Tahun 2008), bertambah menjadi 556 (Tahun 2012). Kondisi ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Target Balita yang ditimbang berat badannya (D/S), pada tahun 2011 adalah 70%  dan tercapai 68,7%, sedangkan target tahun 2012 sebesar 80% dengan capaian 74,8%. Sementara itu, presentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan target pada tahun 2011 dan 2012 tercapai sesuai target 100%.

Presentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif tahun 2012 di Sumatera Utara masih sangat rendah, yaitu 34,2% dari target 48%. Sementara itu, presentase ibu hamil yang mendapat Fe 3, target tahun 2012 adalah 90% dengan capaian 76,0%.

Menurut Menkes yang perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya data kasus HIV-AIDS. Berdasarkan data Dinkes Sumut jumlah kasus HIV pada tahun 2009 adalah 1096 kasus meningkat  pada tahun 2012 yaitu 2189 kasus. Sementara  kasus AIDS pada tahun 2009 yaitu 1553 kasus dan pada tahun 2012 ada 4241 kasus. Lebih dari itu, angka kematian karena AIDS pada tahun 2009 berjumlah 338 meningkat  pada tahun 2012 menjadi 751. Mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS), pada tahun 2009 berjumlah 1845  kasus naik pada tahun 2012 yaitu 4212 kasus.

Jumlah ODHA yang memenuhi syarat terapi ARV pada tahun 2009 berjumlah 1553 meningkat hingga 4241 pada tahun 2012. Jumlah ODHA yang sedang mendapatkan terapi ARV pada tahun 2009 yaitu 487 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1425, dan jumlah ODHA yang telah mendapatkan terapi ARV pada tahun 2009 yaitu 1055 dan tahun 2012 berjumlah 3223.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id.

Read More

Menkes Serahkan Sertifikat Eliminasi Malaria Pertama di Indonesia

Menteri kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), MARS, DTM&H, DTCE, menyerahkan sertifikat Eliminasi Malaria pertama di Indonesia kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Penghargaan diterima oleh Bupati Administratif Kepulauan Seribu, H. Disyanto, didampingi Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Dr. Syahrul Effendi, SHMM,   di Jakarta (25/4).

Dalam sambutannya, Menkes menyatakan bahwa eliminasi Malaria adalah komitmen global yang disepakati pada Sidang Majelis Kesehatan Sedunia atau World Health Assembly (WHA) 2007. Mengutip data World Malaria Report 2012, dari 104 negara endemis malaria, terdapat 79 negara yang diklasifikasikan berada dalam fase pemberantasan Malaria, 10 negara dalam fase pre-eliminasi dan 10 negara lainnya sudah berada dalam fase eliminasi.

Indonesia bertekad kuat mencapai eliminasi Malaria. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi Malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi atau bebas malaria. Tahun ini, salah satu wilayah yang telah mencapai tahap bebas Malaria adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Menkes sangat mengharapkan kegiatan surveilans Malaria di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dapat dilakukan dengan baik, agar status eliminasi yang sudah tercapai tetap terjaga.

“Keberhasilan ini merupakan bukti bahwa kita mampu mengeliminasi malaria dari wilayah Indonesia. Saya yakin, di tahun mendatang secara bertahap satu demi satu wilayah di Indonesia akan bebas dari Malaria”, ujar Menkes.

Menkes mengatakan, masalah Malaria merupakan masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan bahwa penyebaran malaria berkaitan dengan masalah lingkungan, perubahan iklim, mobilitas penduduk dan perilaku masyarakat.

“Karena itu, eliminasi Malaria harus melibatkan semua komponen masyarakat, dilakukan secara persisten dan terus-menerus, serta diarahkan pada sasaran yang tepat agar member hasil optimal”,  kata Menkes.

Dalam lima tahun terakhir, Angka Kesakitan Malaria atau Annual Paracite Incidence (API) telah berhasil diturunkan dari 1,96 per 1000 penduduk (2008) menjadi 1,69 per 1000 penduduk (2012). Upaya keras sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat menurunkan angka API sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu 1 per 1000 penduduk. Data menunjukkan, sebanyak 17 dari 33 Provinsi yang memiliki nilai API < 1 per 1000 penduduk. Selanjutnya, 10 Provinsi lainnya memiliki nilai API diantara 1-5 per 1000 penduduk. Sementara 6 Provinsi lainnya, memiliki nilai API > 5 per 1000 penduduk, bahkan ada provinsi yang memiliki nilai API > 50 per 1000 penduduk.

Penyerahan sertifikat Eliminasi Malaria merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS) 2013 yang bertema global “Invest in the Future, Defeat Malaria” dengan tema nasional “Bebas Malaria Investasi Masa Depan Bangsa”. Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Acting WHO Representative Indonesia, Dr. Mochammad Akhtar; Team Leader Malaria dari WHO Indonesia, Anand Joshi; UNICEF Representative Indonesia, Angela Kearney; Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Dr. Syahrul Effendi, SHMM; perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, USAID, dan CDC Indonesia; serta para Kepala Dinas Kesehatan dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan e-mail kontak@depkes.go.id

Read More

POHUWATO SEHAT 2015

 VISI & MISI PUSKESMAS PAGUAT

VISI :
Menjadikan Masyarakat Paguat Sehat dan Berkeadilan Tahun 2015.

MISI :

• Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Bersih dan  Sehat.
• Meningkatkan Cakupan Penggunaan Sarana Kesehatan.
• Meningkatkan Kerja Sama Dengan Lintas Sektoral.
• Mengupayakan Pemerataan Pelayanan Kesehatan di seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Paguat
• Memberikan Pelayanan Prima Sesuai Dengan Profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Read More

Peta Wilayah

Puskesmas Paguat Terletak Dijalan Trans Sulawesi No. 101 Kelurahan Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo. 

Batas - Batas Wilayah :

1. Timur --> Kab. Boalemo

2. Utara --> Buol Toli-Toli

3. Selatan --> Teluk Tomini

4. Barat --> Kecamatan Marisa

Puskesmas Paguat mempunyai wilayah kerja yaitu 3 Kelurahan dan 8 Desa. 

Read More

Undang-Undang Kesehatan

I	KEPUTUSAN PRESIDEN
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
2	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis
4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
II	PERATURAN PEMERINTAH
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
8	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
III	PERATURAN MENTERI KESEHATAN
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 Tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara
2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 988/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat
4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173/Menkes/Per/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Dan Mulut
5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah
6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer
8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 Tentang Apotek Rakyat
9	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
10	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
11	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil
12	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
13	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
14	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
15	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah
16	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 551/Menkes/Per/VII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya
17	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya
18	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging Dan Re-Emerging
19	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia
20	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca
21	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1248/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Siklotron Di Rumah Sakit
22	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1249/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Dengan Menggunakan Alat PET-CT Di Rumah Sakit
23	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
24	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit
25	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
26	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
27	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (Kms) Bagi Balita
28	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
29	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia
30	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
31	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran
IV	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
1	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat
2	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi Dan Izin Praktik Fisioterapis
3	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi Dan Izin Perawat Gigi
4	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04/Menkes/SK/I/2002 Tentang Laboratorium Kesehatan Swasta
5	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11/Menkes/SK/I/2002 Tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar Di Laboratorium
6	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 039/Menkes/SK/I/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga
7	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Refraksionis Optisien
8	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan
9	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1335/Menkes/SK/X/2002 Tentang Standar Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit
10	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1439/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan
11	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1540/Menkes/SK/XII/2002 Tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti Dan Cara Lain
12	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 640/Menkes/SK/V/2003 Tentang Teknisi Kardiovaskuler
13	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 Tentang Registrasi Dan Izin Kerja Asisten Apoteker
14	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
15	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Tenaga Akupunktur
16	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Peyelenggaraan Warung Obat Desa
17	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
18	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
19	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit
20	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
21	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Audit Medis Di Rumah Sakit
22	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peratuan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Di Rumah Sakit
23	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 836/Menkes/SK/VI/2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat Dan Bidan
24	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1389/Menkes/SK/IX/2005 Tentang Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis
25	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1415/Menkes/SK/X/2005 Tentang Kebijakan Pelayananan Kedokteran Gigi Keluarga
26	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1582/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Pedoman Pengendalian Filariasis (Penyakit Kaki Gajah)
27	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1611/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi
28	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1653/Menkes/SK/XII/2005 Tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan
29	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 048/Menkes/SK/I/2006 Tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik
30	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Penunjukan Laboratorium Virologi Nasional Polio Dan Laboratorium Virologi Nasional Campak
31	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut
32	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/Per/V/2006 Tentang Pedoman Pengendalian Demam Tifoid
33	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494/Menkes/SK/VI/2006 Tentang Penetapan Rumah Sakit Dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
34	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 042/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspanaan Dini (SKD) Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KBL) Penyakit Malaria
35	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 043/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Pelatihan Malaria
36	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 044/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Pengobatan Malaria
37	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 145/Menkes/SK/I/2007 Tentang Pedoman Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
38	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 275/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Surveilans Malaria
39	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
40	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan
41	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis
42	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 372/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Tekinisi Gigi
43	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 373/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian
44	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi
45	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Radiografer
46	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Perofesi Fisioterapi
47	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi
48	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Dan Akses Pelayanan Darah
49	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit
50	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas
51	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 562/Menkes/SK/V/2007 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
52	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 671/Menkes/SK/VI/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan
53	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 893/Menkes/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pengobatan Filariasis
54	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/Menkes/SK/X/2007 Tentang Penetapan tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG)
55	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum
56	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225/Menkes/SK/XI/2007 Tentang Pedoman Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK), Balai Besar Laboratorium Kesehatan ((BBKKL), Dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK)
57	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
58	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
59	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/Menkes/SK/III/2008 Tentang Harga Obat Generik
60	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 350/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Penerapan Rumah Sakit Pengampu San Satelit Program Terapi Rumatan Metadon Serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
61	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit
62	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 517/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Di Sarana Kesehatan
63	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika
64	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Komponen Dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Doker Gigi Spesialis
65	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Terapis Wicara
66	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Okupasi Terapis
67	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standa Profesi Refraksionis Optisien
68	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
69	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 603/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu Dan Bayi
70	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, Dan Kelas D
71	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan Dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
72	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Reanimasi Di Rumah Sakit
73	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/ Kota
74	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan
75	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1022/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik
76	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1023/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma
77	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1061/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji
78	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1142/Menkes/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Pengendalian Osteoporosis
79	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 060/Menkes/SK/I/2009 Tentang Tim Pelatih Konseling Dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling And Testing)
80	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/SK/II/2009 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan Dan Pelayanan Medis Sel Punca
81	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 230/Menkes/SK/III/2009 Tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Di Kabupaten Tangerang
82	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 Tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia
83	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300/Menkes/SK/IV/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza
84	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 311/Menkes/SK/V/2009 Tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1n1 (Mexican Strain) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah
85	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (Tb)
86	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
87	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
88	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 444/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Fl Baru H1N1 (Mexican Strain) Nasional
89	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 474/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Vertikal
90	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278/Menkes/SK/VII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB Dan HIV
91	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 830/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Obat Dan Vaksin Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
92	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca
93	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah
94	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas
95	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 Tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa narkotika Dan Psikotropika Projustitia
96	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Rumah Sakit
97	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 160/Menkes/SK/II/2009 Tentang Pedoman Rekrutment Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
98	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik
99	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1262/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Komite Nasional Pelayanan Darah
100	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.03.01 /Menkes/146/I/2010 Tentang Harga Obat Generik
101	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus Di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan
102	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 217/Menkes/SK/II/2010 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 116/Menkes/SK/II/2008 Tentang Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat
103	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/III/2010 Tentang Harga Serum Dan Vaksin Program Imunisasi Tahun 2010
104	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/III/2010 Tentang Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (Dtpk) Tahun 2010
105	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 Tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
V	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
1	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.5 Tahun 2011 tentang Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang sedang dalam proses Registrasi Ulang

Read More

Demam Berdarah

Read More

PHBS Depkes RI

Read More

Imunisasi

Read More

Alur Pelayanan

Read More

Jampersal

Read More